Ciremaitoday.com, Cirebon-Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di halaman Balai Kota, Rabu (30/4). Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Effendi Edo dalam apel pagi yang dihadiri Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, Sekda Agus Mulyadi, para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Edo menekankan makna mendalam dari kegiatan tersebut. Ia menyatakan penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata seluruh pemimpin perangkat daerah untuk mengabdi sepenuh hati kepada masyarakat.
“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegasnya.
Pakta Integritas, menurutnya, mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sementara Perjanjian Kinerja menjadi tolok ukur nyata yang dapat dipantau dan dievaluasi. Ia mengibaratkan keduanya sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.
“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang, satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” tambahnya.
Edo juga menegaskan, dinas-dinas di lingkungan Pemkot Cirebon harus menjadi penggerak utama pembangunan yang sejalan dengan visi kota: Setara Berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, mulai dari tuntutan pelayanan yang cepat, efisiensi anggaran, transparansi birokrasi, hingga keharusan beradaptasi dengan transformasi digital.
Dalam pidatonya, Edo menyoroti tiga pilar utama yang harus dipegang teguh oleh setiap perangkat daerah. Pertama adalah integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.
“Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga dalam keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer,” tuturnya.
Poin kedua adalah soal dampak nyata dari kinerja. Ia mengingatkan bahwa program kerja harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya terlihat bagus dalam laporan.
“Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tak terasa di lapangan,” lanjutnya.
Ketiga adalah pentingnya kolaborasi dan akuntabilitas. Ia mendorong sinergi lintas dinas, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya saling mengawasi demi membangun pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.
“Saya percaya, tidak ada organisasi hebat tanpa kepemimpinan yang tangguh di dalamnya. Dan saya berdiri di hadapan para pemimpin satuan kerja yang saya yakin mampu menjawab tantangan ini,” ucapnya optimis.
Di akhir sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa penandatanganan ini bukan titik akhir, melainkan titik awal dari perjalanan panjang menuju perubahan yang bermakna. Ia meminta agar seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti dokumen yang ditandatangani dengan tindakan konkret.
“Kalau masih ada yang menganggap kinerja hanya urusan administratif, maka kita salah arah. Kita bukan sekadar manajer birokrasi, tapi juga arsitek perubahan. Rakyat hanya akan mengingat satu hal, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh atau hanya sekadar menjabat,” pungkasnya.(Joni)
