Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina saat memberikan keterangan pers.

Komisi VIII DPR Minta Polisi Segera Atasi Kasus Dugaan Pemotongan Bansos di Cirebon

Ciremaitoday.com, Cirebon – Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong, agar kasus dugaan pemotongan dana bansos dari Kemensos RI di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, segera diselesaikan. Bahkan dugaan pemotongan bansos ini dialami warga beberapa desa khususnya di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

“Saya bersama Kementerian Sosial terus mengawal kasus-kasus yang sudah terjadi di Kabupaten Cirebon, khususnya di Kecamatan Mundu. Kita akan mengawal terus sampai masuk di kasus hukum, termasuk juga kasus-kasus yang juga proses pencairan yang sudah direncanakan oleh PT Pos,” kata Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina saat kunjungan di DPC PDIP Kabupaten Cirebon pada Selasa (3/1/2023).

Jika perkara tersebut masih belum bisa ditindaklanjuti, pihaknya akan segera mengambil langkah tegas dengan membawa perkara itu ke Polda Jabar hingga Bareskrim Mabes Polri. “Ini juga akan saya naikkan ke bareskrim, kalau memang Kapolres dianggap belum bisa menindaklanjuti. Apa mungkin Polda Jabar, dan saya mungkin akan usut ini terus,” tegasnya.

Dia beranggapan, unsur pidana yang dilakukan oknum karyawan PT Pos Indonesia di Cirebon tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski PT Pos Indonesia sudah memberikan ganti rugi terhadap keluarga penerima manfat (KPM), namun unsur pidana akan terus berjalan.

“Meskipun PT Pos sudah mencairkan, tapi pidananya tetap berjalan. Termasuk juga kita mengawal, bagaimana oknum dari PT Pos ini bisa segera mungkin dilakukan pencopotan jabatan,” tandasnya.

Hanya hingga saat ini, Ia mengaku, masih belum mengetahui status oknum tersebut apakah dipecat atau masih berstatus pegawai PT Pos. “Secara administrasi, secara kepegawaian dia sudah melakukan malpraktik kan terhadap tugas-tugas dia sebagai karyawan PT Pos,” katanya.

Politisi PDIP ini meyakini, tindakan kecurangan tersebut tidak dilakukan oleh seorang diri. Artinya, kata dia, kegiatan curang itu dilakuan dengan struktur dan sistematis. Sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

“Artinya ada oknum-oknum lain yang ikut membantu pegawai PT Pos yang diduga melakukan upaya membantu. Nah, orang yang melakukan membantu turut serta ini juga harus mendapatkan hukuman yang sama. Nah siapakah yang membantu oknum PT Pos ini juga harus mendapatkan hukuman setimpal,” pintanya.

Karena, lanjut Selly, saat pihaknya berupaya melakukan assesment dan advokasi di lapangan, ada dugaan keterlibatan dari oknum LSM dan Satgas PT Pos yang melakukan upaya penghadangan terhadap masyarakat KPM untuk melakukan pencairan.

“Nah ini kan juga harus mendapatkan pendalaman lagi oleh aparat penegak hukum. Jangan oknum PT Pos nya saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Manajer Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Cabang Kabupaten Cirebon, Anjas Siswara mengatakan, penanganan secara internal ada sanksi yang dari kantor pusat PT Pos. Namun untuk perkara hukum, kasus tersebut sudah ditangani oleh Polres Cirebon Kota.

“Yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, kita tetap sedang berjalan untuk pembayaran sisa kekurangan itu yang tadi disebutkan kurang lebih Rp 260 juta. Karena memang itu sudah menjadi kewajiban kami,” ucapnya.

Adapaun, kata dia, oknum pegawai PT Pos yang mungkin membawa kabur uang bansos tersebut menjadi urusan antara perusahaan dengan pegawai. Sedangkan untuk urusan dengan masyarakat yang dirugikan, pihaknya akan bertanggung jawab penuh. (Joni)

header-ads

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *