Tim Hukum Prabowo-Gibran Bakal Hadirkan 8 Ahli dan 6 Saksi di Sidang MK

Ciremaitoday.com,Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan melanjutkan sidang gugatan hasil Pilpres 2024 pada Kamis (4/4) esok hari. Agenda utama sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh pihak terkait, yakni tim hukum Prabowo-Gibran.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa pihaknya akan membawa 8 ahli dan 6 saksi dalam sidang tersebut. Yusril optimistis bahwa kehadiran para saksi dan ahli ini akan membantah argumen yang diajukan oleh pihak pemohon, baik dari kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

“Besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli kami akan menghadirkan 8 ahli, 6 saksi ke persidangan besok dan sekali lagi akan membantah, akan menolak seluruh bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2,” ujar Yusril kepada wartawan usai sidang MK di Jakarta pada Rabu (3/4).

Yusril juga menyatakan optimisme bahwa pihaknya akan memenangkan dan mempertahankan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Dia merujuk pada berbagai perkembangan saat ini yang menurutnya semakin menguatkan keyakinan tim hukum bahwa posisi mereka kuat baik dari segi argumentasi hukum maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari pihak Prabowo-Gibran, MK berencana untuk menghadirkan empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pada Jumat (5/4) mendatang.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa surat panggilan telah disampaikan kepada empat menteri dan perwakilan DKPP. Mereka dipanggil oleh Hakim MK untuk memberikan keterangan dalam sidang Sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri yang dimaksud adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharini; dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta perwakilan dari DKPP.

Meskipun para menteri ini dihadirkan dalam persidangan, hanya majelis hakim yang berwenang untuk menggali keterangannya. Pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pemohon dan termohon, tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka.***

Array
header-ads

Berita Lainnya