Tim Hukum Nasional AMIN Sebut Keputusan KPU soal Pemenang Pilpres Belum Final

Ciremaitoday.com,Jakarta – Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Heru Widodo, mengingatkan pasangan calon (paslon) yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU pada Pilpres 2024 untuk tidak terlalu merasa euforia.

Mereka menekankan bahwa keputusan KPU belum bersifat final. Karena masih dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres.

“Kami ingin menegaskan bahwa keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara belum bersifat final, masih dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar Heru di Gedung MK pada Rabu (3/4).

“Jadi, paslon yang saat ini unggul dalam suara di Pilpres 2024 harus menahan diri dari bereuforia,” tambahnya.

Sebagai contoh, pada 20 Maret 2024, KPU menetapkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara sah atau setara dengan 58,6 persen. Meski demikian, Heru memperingatkan paslon yang unggul untuk tidak terlalu bersukacita karena masih ada potensi keputusan KPU dibatalkan oleh MK.

“Keputusan KPU mengenai hasil ini belum menjamin bahwa paslon tersebut akan menjadi pemenang secara resmi. Karena masih ada kemungkinan dibatalkan oleh MK, baik atas dasar pelanggaran Sirekap maupun persyaratan calon,” ungkap Heru.

Oleh karena itu, Heru menyarankan agar pembentukan koalisi dan pembicaraan mengenai jabatan menteri ditunda.

“Kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pemungutan suara ulang yang dapat mengubah komposisi paslon pemenang,” jelasnya.

Tim Hukum Nasional AMIN telah mengajukan beberapa tuntutan dalam petitum permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Beberapa tuntutan tersebut mencakup pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta diskualifikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming karena tidak memenuhi syarat usia sebagai paslon peserta Pilpres 2024, hingga memerintahkan penyelenggaraan pemungutan suara ulang.***

Array
header-ads

Berita Lainnya