Soal Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres, Pengamat Sebut Begini

Ciremaitoday.com,Jakarta – Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan kehadiran Ahli Hukum Administrasi, Ridwan, yang menyoroti keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Dalam keterangannya di Gedung MK pada Senin (1/4), Ridwan menegaskan bahwa pencalonan Gibran tidak sah menurut perspektif hukum administrasi. Menurutnya, pada saat pendaftaran, yang berlangsung dari 19 hingga 25 Oktober 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2023 masih berlaku, yang mensyaratkan usia calon cawapres minimal 40 tahun.

“Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah, diganti, atau diubah setelah putusan 90/PUU-XXI/2023, sehingga pada saat pendaftaran, persyaratan usia minimal 40 tahun masih berlaku,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa keputusan KPU yang mengizinkan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto meskipun belum mencapai usia 40 tahun dianggap aneh dari sudut pandang hukum administrasi. Hal ini berdasarkan Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

“Keputusan penetapan pasangan peserta pemilu diterbitkan pada 13 November, sementara perubahan Peraturan KPU sudah terjadi pada 3 November. Menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku sebagai dasar pertimbangan tidak tepat secara hukum administrasi,” ungkap Ridwan.

Dengan demikian, pihak yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan peraturan yang berlaku saat itu, bukan yang sudah diganti dengan yang baru.

Sidang lanjutan PHPU di MK terus berlangsung untuk meneliti lebih lanjut klaim dan bukti yang diajukan terkait keabsahan hasil pemilihan umum 2024.***

Array
header-ads

Berita Lainnya