Ciremaitoday.com, Indramayu-Wacana hak angket DPR soal dugaan kecurangan Pemilu 2024, kembali mendapat penolakan dari sejumlah pihak di sejumlah wilayah Timur Jawa Barat. Kali ini penolakan tersebut datang dari Serikat Pejuang Tani Indramayu.
Seperti Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, Serikat Pejuang Tani Indramayu juga menilai bahwa proses Pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik.
“Masyarakat grassroot tidak ada gejolak sama sekali. Dengan artian bahwa masyarakat pada tataran tingkatan bawah menerima hasil Pemilu yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi oleh KPU,” ujar Sekjen Serikat Pejuang Tani Indramayu Barat, Sutrisno, kepada wartawan, Minggu (25/2).
Maka dari itu, kata dia, pihaknya menolak dan mengecam terkait wacana hak angket yang digulirkan oleh DPR.
“Kami menolak dan mengecam wacana hak angket yang digulirkan oleh DPR, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo,” ucapnya.
Namun, kata dia, jika ada pihak yang tidak bisa menerima hasil Pemilu, ia menyarankan agar dapat menggunakan aturan yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
“Yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bisa melaporkan ke bawaslu dan juga bisa melakukan gugatan ke mahkamah konstitusi,” katanya.
Terlepas hal itu, Sutrisno pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat mensukseskan Pemilu 2024.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, TNI-Polri, dan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan bawaslu atas terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” pungkasnya.
Sebelumnya, sikap penolakan terhadap wacana hak angket DPR tersebut telah disuarakan oleh PPDI dan PCNU Kabupaten Cirebon.(*)
