Ciremaitoday.com, Cirebon-Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati dan Suhendrik, menegaskan komitmen mereka untuk memperjuangkan nasib warga yang terdampak kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini disampaikan dalam forum diskusi bertema “Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota”, yang digelar di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, pada Kamis malam (19/9/).
Eti Herawati, yang hadir bersama Suhendrik, menyampaikan dukungannya kepada warga yang sedang memperjuangkan judicial review (JR) atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Mahkamah Agung (MA).
“Kami sangat mendukung langkah warga yang mengajukan peninjauan kembali ke MA. Kami berharap perjuangan ini bisa dikabulkan,” ujar Eti di hadapan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon.
Ia juga menegaskan bahwa jika terpilih nanti, meski keputusan MA tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pasangan BERES (Bersama Eti-Suhendrik) berkomitmen untuk mengupayakan evaluasi terhadap besaran tarif PBB yang dirasa memberatkan warga.
“Jika keputusan JR tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, kami akan memperjuangkan revisi perda tersebut. Namun, jika dikabulkan, kami tentu sangat bersyukur,” tegas Eti.
Menurutnya, banyak warga di kawasan protokol Kota Cirebon merasa keberatan dengan penyesuaian tarif PBB yang melonjak drastis, bahkan mencapai 1000 persen.
“Kenaikan tarif ini jelas memberatkan, dan sudah saatnya regulasi tersebut dievaluasi berdasarkan asas proporsionalitas, agar tidak membebani masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Suhendrik, turut mengapresiasi forum-forum diskusi yang digelar di Kota Cirebon. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi ruang yang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.
“Suara dari mayoritas yang diam perlu didengarkan. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami akan dengarkan dan sikapi,” ujarnya.
Dengan komitmen kuat dari pasangan Eti-Suhendrik, warga Kota Cirebon berharap adanya perubahan signifikan terhadap kebijakan yang dirasa memberatkan, khususnya terkait tarif PBB.(Joni)
