Ilustrasi Gedung DPR RI di Jakarta. (Foto: Ist)

Ketua Komisi II DPR Tegaskan Batasan Pengisian Jabatan ASN dari TNI-Polri

Ciremaitoday.com,Jakarta – Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya adanya batasan-batasan dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari TNI-Polri, Kamis (14/3). Menurutnya, batasan-batasan ini harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh pemerintah.

Dia memastikan bahwa perubahan UU Nomor 20 Tahun 2023 terkait masalah TNI-Polri, tidak memiliki perbedaan signifikan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang telah mengatur adanya batasan tersebut.

“Dalam Undang-Undang tersebut, telah diatur adanya batasan. Jadi TNI-Polri bisa masuk ke lingkungan ASN dengan batas-batas tertentu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokoknya di lembaga masing-masing serta pada level tertentu, bukan secara menyeluruh,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta. 

Legislator dari partai Golkar ini juga menegaskan, bahwa pengisian jabatan ASN dari TNI-Polri hanya dapat dilakukan pada level eselon I dan di pemerintah pusat. Oleh karena itu, TNI-Polri tidak diperkenankan untuk menempati jabatan di semua lingkungan, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Karena memang ada posisi-posisi di ASN yang memerlukan kehadiran dari personel TNI-Polri, misalnya di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), sehingga memang ada institusi atau kementerian yang membutuhkan fungsi mereka,” tambahnya.***

Array
header-ads

Berita Lainnya