Ciremaitoday.com,Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna hari Kamis (4/4). Bagi Puan, sidang ini memiliki potensi untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia.
“Pengelolaan perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi harus menjadi landasan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia,” kata Puan dalam pidatonya saat menutup masa sidang.
Puan berharap perselisihan pemilu ini dapat mendorong para pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan pemilu yang transparan dan adil.
“Dalam memperkuat komitmen pemangku kepentingan, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk mengadakan pemilu yang bermartabat sesuai dengan ketentuan konstitusi,” ujarnya.
Menurut Puan, setiap peserta pemilu harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan pemilu yang jujur dan adil.
“Setiap peserta pemilu harus memiliki kesadaran akan nilai-nilai demokrasi, serta komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” tandasnya.
Pada saat yang sama, Ketua DPR sedang memberikan pidatonya di hadapan anggota dewan di Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggelar sidang mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, atau sengketa Pilpres 2024.
Dalam sidang kali ini, agenda utamanya adalah mendengarkan pandangan dari ahli dan saksi dari pihak terkait, yaitu Tim Hukum Prabowo-Gibran. Selama satu minggu terakhir, tim-tim yang terlibat, termasuk tim 01 Anies-Muhaimin dan tim 03 Ganjar-Mahfud, telah secara bergantian membawa saksi dan ahli untuk memberikan kesaksiannya di hadapan delapan hakim konstitusi.***
