Golkar Cirebon Sebut Sistem Proporsional Tertutup Kemunduran Demokrasi

Ciremaitoday.com, CirebonWacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 menuai gejolak politik hingga ke daerah. Salah satunya dilontarkan DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Jabar, yang secara tegas menolak sistem tersebut.

Ketua Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, menegaskan, jika memaksa untuk diterapkan, hal itu dinilai sebagai suatu bentuk kemunduran dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Sebab, kata dia, sistem demokrasi yang bakal diterapkan dalam Pemilu 2024 nanti adalah kebijakan negara atau pemerintah pusat, bukan daerah. Sehingga, kaitannya dalam partai politik tentunya ada di ranah pengurus pusat.

Apalagi sejumlah partai termasuk Golkar, lanjutnya, Partai Golkar yang notabene menjadi inisiator yakni Airlangga Hartarto telah meminta kepada parpol lain agar menyamakan persepsi.

“Jadi ada 8 parpol yang pemikiran dan persepsi mereka sama. Mereka semua mendukung sistem demokrasi yang proporsional terbuka,” kata Teguh, Selasa (10/1/2023).

Justru jika sistem demokrasi yang diterapkan menggunakan proporsional tertutup, Ia menyebut, hal itu sama saja mengembalikan ke sistem demokrasi zaman dahulu. Meski demikian, Partai Golkar bukan tidak siap dengan skema sistem demokrasi yang bakal diterapkan dalam Pemilu 2024.

“Dengan sistem demokrasi apa pun kita siap. Tapi kalau sistem proporsional tertutup yang digunakan, maka itu kemunduran demokrasi yang terjadi,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu menjelaskan, jika dalam sistem proporsional tertutup, partai punya kebijakan siapa yang bakal menduduki keterwakilan di legislatif. Artinya, partai bertanggung jawab penuh siapa yang akan duduk di legislatif.

Sedangkan proporsional terbuka, lanjut Teguh, masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya, dan berharap orang yang dipilih tersebut bisa mewakili aspirasi rakyatnya.

“Walaupun melalui media partai. Dan ini (sistem proporsional terbuka) menurut saya lebih objektif, bahwa partai mempunyai peran dan masyarakat juga sama,” katanya.

Ia menambahkan, Partai Golkar siap dengan skema apa pun dalam sistem demokrasi yang bakal diterapkan di Pemilu 2024. Tapi berkaitan dengan wacana sistem demokrasi proporsional tertutup tersebut, hal itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan ada di pengurus pusat.

“Seandainya pun, pada akhirnya proporsional tertutup itu benar-benar diterapkan, maka kami siap. Tapi kaitan ranah kebijakan politiknya lebih mendukung sistem proporsional terbuka,” pungkasnya. (Joni)

header-ads

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *