Ciremaitoday.com,Kuningan – Proses penjaringan calon bupati dan wakil bupati di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, Jabar, kini masih terus berlangsung, Senin (22/4). Salah satu yang resmi mengembalikan formulir pendaftaran yaitu eks Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda.
Pada kesempatan kali ini, Ridho ingin maju sebagai Calon Bupati Kuningan periode 2024-2029. Sebab sebagai generasi muda, ingin diberikan kesempatan yang sama dalam memimpin daerah.
“Sebab generasi muda, tentu ingin diberikan kesempatan yang sama. Karena kita yakin, bahwa mewakili para generasi muda tentunya juga mempunyai ide dan gagasan dalam membangun Kabupaten Kuningan,” kata Kader PDIP Kuningan, HM Ridho Suganda.
Dirinya berharap, melalui kesempatan yang diberikan seluas-luasnya oleh partai maupun persekutuan partai lain, semoga dapat tercipta kerja sama dalam memecahkan berbagai persoalan daerah. Sehingga dengan pendaftaran calon bupati menjadi langkah dengan niat baik demi mengabdi kepada masyarakat.
Soal ramainya diksi perubahan yang dilontarkan sejumlah kalangan jelang Pilkada Kuningan, Ridho melihat jika sebagai generasi muda tentunya memiliki semangat sama dalam perubahan.
“Jadi pemuda itu harus membawa perubahan. Kalau sekarang kita tidak melakukan langkah apa pun, tentu tidak akan ada perubahan. Namun perubahan yang saya maksud, bukan berarti mengganti semua program tapi memutar program dan memperbaharui program yang baik demi masa depan lebih baik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menekankan, perlunya adanya pembaharuan program demi kemajuan daerah. Sehingga bisa mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Kuningan.
Jadi nantinya PDIP akan satu paket kembali dengan pasangan yang sama atau tidak, Ia menyebut, hal tersebut merupakan ranah DPP PDIP.
“Ya kalau satu paket lagi atau tidak, sebagai kader partai tentu harus fatsun terhadap perintah partai. Kita melihat sekarang memiliki 9 kursi (DPRD Kuningan), jadi masih melibatkan partai. Maka bentuk kerja sama (politik) apa pun harus kita komunikasin,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ia menegaskan, apa pun nanti keputusan yang diambil DPP PDIP wajib dilaksanakan seluruh pengurus dan kader partai di daerah.
“Maka semua keputusan yang diambil oleh DPP, harus kita terima. Kita sebagai kader partai harus siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja,” tutupnya. (*)
