Ciremaitoday.com, Majalengka – Pilkada Serentak 2024 meninggalkan jejak keterbelahan politik di masyarakat Majalengka. Namun, kini perhatian utama harus diarahkan pada penguatan persatuan dan percepatan upaya pengentasan kemiskinan yang masih menjadi persoalan mendesak.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan momentum ini adalah peluang untuk membangun kembali sinergi antar elemen masyarakat demi masa depan Majalengka yang lebih baik.
“Persaingan politik adalah hal biasa. Tapi setelah pilkada selesai, masyarakat harus berhenti terjebak dalam perbedaan. Siapapun yang terpilih adalah pemimpin bersama yang harus didukung demi kesejahteraan kita semua,” ujar Yomanius Untung usai acara di Politeknik Mardira Indonesia, Panyingkiran, Majalengka, Senin 16 Desember 2024.
Politikus senior ini menekankan, konflik politik yang terjadi selama pilkada harus segera diselesaikan, keterbelahan harus diakhiri. Serta tidak boleh membiarkan perbedaan pilihan politik menghambat langkah maju Majalengka.
Namun, setelah semua sengketa diselesaikan, masyarakat harus segera bersatu untuk mendukung proses pembangunan.
“Fokus kita adalah membangun, bukan terus memperdebatkan hasil pemilu,” tegas Yomanius Untung.
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Pilkada
Jawa Barat termasuk Majalengka menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan serius bagi Yomanius Untung, yang menilai perlunya langkah konkret dalam RPJMD untuk memperbaiki berbagai indikator pembangunan.
“Kami di legislatif akan memastikan pemerintah daerah fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mutu pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, indeks kebahagiaan juga harus menjadi perhatian, karena kesejahteraan tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan,” ungkapnya.
Yomanius menyebutkan, sektor-sektor strategis seperti pertanian, UMKM, dan kewirausahaan harus menjadi prioritas dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Program ekonomi kerakyatan perlu menjadi tulang punggung kebijakan daerah. Masyarakat harus diberdayakan agar lebih produktif dan mandiri,” tambahnya.
Sementara Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI),Prof. Dr. Cecep Darmawan juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi sosial. Ia menegaskan bahwa politik adalah alat, bukan tujuan akhir.
Dia menyatakan konflik yang ada harus diselesaikan melalui jalur hukum sesuai mekanisme yang ada, seperti Bawaslu, DKPP, atau Mahkamah Konstitusi.
“Pilkada memang memunculkan rivalitas, tapi itu bagian dari demokrasi. Pasca pemilu, masyarakat harus kembali bersatu untuk menciptakan harmoni. Pemimpin yang terpilih adalah hasil suara rakyat, dan tugas kita sekarang adalah mendukung pembangunan daerah,” jelas Cecep.
Prof. Cecep menambahkan, pendidikan politik seperti P2KB menjadi modal penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas secara sosial dan politik.
“Kader yang cerdas akan mendorong kebijakan publik yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Dengan semangat persatuan dan kerja sama yang kuat, Prof Cecep menyakini Majalengka akan mampu bangkit dari persoalan ekonomi dan sosial, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam merawat demokrasi dan membangun kesejahteraan masyarakat.
