Ciremaitoday.com, Cirebon-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Agung Laksono, melakukan peninjauan titik lokasi yang kerap dilanda banjir di Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jabar, Sabtu (9/9/2023). Dalam agenda kunjungan kerja kali ini, Agung Laksono didampingi anggota DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Wakil Walikota Cirebon, serta perwakilan dari Kementerian PUPR.
“Ini langsung ke tempat yang menjadi sumber masalah di beberapa tahun terakhir di Kota Cirebon. Kalau musim penghujan dilanda banjir, sebentar saja terjadi genangan kalau lama banjir besar,” ujar Agung Laksono kepada wartawan usai peninjauan.
Menurut dia, penyebab banjir di Kota Cirebon kemungkinan besar terjadi akibat dari banyaknya bangunan-bangunan rumah dan gedung. Sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.
“Tadi informasi dari direktur SDA juga memang diperlukan perbandingan yang seimbang 70:30 jadi sebagian meresap dan sebagian ke sungai,” katanya.
Masalah tersebut, kata dia, diperparah akibat dari kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan menyempit. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat dan pemerintah bersama-sama terlibat untuk menanganinya.
Bahkan, untuk dapat segera menangani permasalahan itu, dibutuhkan juga keterlibatan dari pemerintah provinsi dan pusat dari segi penganggaran untuk infrastruktur yang lebih baik. Sebab, lanjut dia, hal ini menjadi problem lokal yang haru segera di atasi.
“Anggarannya pun bersama-sama antara pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
“Tapi perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai (banjir) hilang. Harus memperdalam sungai dan memperlebar dan sebagainya. Ini diperlukan ada kerelaan dari masyarakat bersama,” pungkas Agung Laksono.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, sebagai anggota badan anggaran (banggar) nasional di DPR RI, kehadirannya dalam kegiatan tersebut adalah untuk memastikan langsung bahwa semua program-program yang telah di buat oleh pemerintah dan dianggarkan bersama DPR ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Nah anggaran pemerintah, APBN Indonesia untuk 2024 itu di angka berkisar sekitar Rp3,3 triliun sudah terjadi kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita saat ini sedang menyiapkan LPJ (laporan pertanggungjawaban) tahun anggaran 2022,” katanya.
“Memastikan semua (program) itu telah berjalan dengan baik dan melihat apa kekurangan didalam pelaksanaan di tahun sebelumnya. Sehingga di tahun ke depannya ini penyerapannya tepat dan juga pembangunannya sesuai dengan kondisi dan target dan visi misi pemerintah,” sambungnya. (*)
