Ciremaitoday.com, Jakarta-Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, menyoroti bahwa regulasi terkait perdagangan karbon di Indonesia masih bersifat parsial dan perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Menurutnya, perdagangan karbon merupakan komponen penting dalam menjaga lingkungan, namun membutuhkan aturan yang lebih menyeluruh.
“Pengaturan tentang perdagangan karbon sudah ada, tetapi masih parsial. Kami di DPR RI berkomitmen untuk mendorong undang-undang yang lebih komprehensif,” ujar Darori dilansir dari dpr.go.id, Senin (14/10).
DPR RI saat ini sedang menyiapkan undang-undang baru yang diharapkan mampu memperkuat sistem perdagangan karbon di Indonesia. Darori menjelaskan bahwa regulasi ini nantinya akan mendukung komitmen internasional Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, serta menciptakan mekanisme perdagangan karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Melalui regulasi yang terpadu, kami berharap perdagangan karbon bisa menjadi alat penting untuk melestarikan hutan dan mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Politisi dari Dapil Jawa Tengah VII tersebut mengatakan, selain perdagangan karbon, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan isu-isu lingkungan lain seperti konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sampah di berbagai daerah.
Menurutnya, penanganan lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.
“Perdagangan karbon adalah mekanisme di mana perusahaan atau negara yang berhasil menurunkan emisi karbon bisa menjual ‘kredit karbon’ kepada pihak lain yang membutuhkannya. Ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk aktif mengurangi emisi,” jelasnya.
Darori berharap undang-undang baru ini mampu mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.(Joni)
