Ciremaitoday.com, Cirebon-Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyerukan langkah tegas untuk memberantas praktik ijon yang selama ini mencekik kehidupan para petambak garam di Kabupaten Cirebon. Seruan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di Kalibangka, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kamis (12/12).
Dalam agenda reses tersebut, Rokhmin mendengarkan berbagai aspirasi petambak, mulai dari fluktuasi harga garam, buruknya infrastruktur tambak, hingga beban berat akibat praktik ijon oleh rentenir yang berkedok koperasi dengan bunga sangat tinggi.
Rokhmin mengaku prihatin dengan kondisi petambak yang telah puluhan tahun berkecimpung di sektor ini, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan. Salah satu masalah utama adalah fluktuasi harga garam yang ekstrem.
“Sudah 79 tahun merdeka, tapi petambak garam tetap begini. Ketika musim hujan, harga garam melambung tinggi, tapi saat musim kemarau harganya turun drastis,” kata Rokhmin.
Ia juga mengecam praktik ijon yang semakin membelenggu petambak.
“Petambak butuh biaya produksi, tapi mereka malah terjebak sistem ijon dengan bunga yang sangat besar, hingga 20 persen bahkan lebih. Padahal, bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya 3 persen. Ini yang harus kita gempur dari DPR,” tegasnya.
Rokhmin menekankan pentingnya peran pemerintah dan perbankan untuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau bagi petambak garam.
“Fungsi intermediasi bank harus berjalan. Bank mengumpulkan dana dari rakyat, lalu meminjamkannya untuk usaha sektoral seperti ini,” tambahnya.
Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan menuju tambak yang meningkatkan biaya transportasi saat panen.
“Jalan-jalan banyak yang rusak parah. Petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Saya tidak mengerti, kenapa pelaku birokrasi membiarkan ini terjadi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia bahkan menuding pejabat yang tidak peduli terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya.
“Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat,” tegasnya.
Di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto mencakup komoditas garam.
“Dengan program ini, stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani,” ujar Rokhmin.
Ia berharap program tersebut segera diimplementasikan agar petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga dapat menikmati hasil kerja keras mereka.
“Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, yang turut mendampingi kunjungan Rokhmin, menyampaikan harapannya agar Kabupaten Cirebon menjadi prioritas dalam program DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami juga berharap usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus.(Joni)