Caption: Ilustrasi judi online/Slot. Foto: Marko Aliaksandr/Shutterstock

Ribuan Rekening Terkait Judi Online Diblokir, PPATK dan Bareskrim Bergerak

Ciremaitoday.com, Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sekitar 4.000 hingga 5.000 rekening yang mencurigakan dan diduga terkait dengan judi online telah diblokir. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa laporan tersebut sudah diteruskan ke penyidik Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.

“Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut,” ujar Hadi seperti dikutip dari kumparan pada Rabu (19/6).

Hadi menjelaskan bahwa jika dalam 30 hari tidak ada pihak yang membuat laporan terkait pembekuan rekening, uang atau aset yang ada dalam rekening akan diserahkan kepada negara berdasarkan putusan pengadilan negeri.

“Setelah 30 hari pengumuman itu, pihak kepolisian akan memanggil pemilik rekening untuk dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum jika terbukti mereka adalah bandar,” terangnya.

Pemilik rekening yang dibekukan akan diketahui jika ada pihak yang melaporkan bahwa rekening tersebut adalah miliknya.

“30 hari setelah itu kalau tidak ada yang melapor, aset akan diambil untuk negara. Dan siapa pemiliknya, Bareskrim akan mengetahui dan dilakukan proses hukum,” katanya.

Dengan terbentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi berharap agar kementerian dan lembaga yang terlibat dapat menyamakan pola pikir dan tindakan dalam menangani judi online yang semakin meresahkan.

“Dalam rakor, semuanya sudah bertemu untuk kita berjalan di satu rel, sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan dan mensukseskan pemberantasan judi online,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah dan penegak hukum dalam upaya memberantas judi online yang semakin merajalela. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari aktivitas ilegal.(Joni)

Array
header-ads

Berita Lainnya