Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Foto: Istimewa

Ono Surono Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Pengecer Dilarang Jual Gas Elpiji 3 Kg

Ciremaitoday.com, Bandung-Kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.Ia khawatir aturan baru ini justru akan memperburuk distribusi dan berpotensi menimbulkan kelangkaan di masyarakat.  

“Ketika pengecer dilarang, distribusi otomatis bergantung sepenuhnya pada pangkalan. Jika stok di pangkalan terbatas atau aksesnya sulit, bukan tidak mungkin akan muncul kelangkaan di lapangan,” ujar Ono, Selasa (4/2).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di masyarakat.

Sejak larangan ini berlaku, banyak warga mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas subsidi. Sebelumnya, masyarakat bisa membeli gas dengan mudah melalui pengecer di sekitar tempat tinggal mereka.

Kini, mereka harus pergi langsung ke pangkalan, yang tidak selalu dekat atau memiliki stok yang cukup.

“Kita harus lihat realitasnya. Banyak daerah yang pangkalannya terbatas, bahkan jauh dari pemukiman. Kalau harus ke pangkalan, otomatis masyarakat perlu biaya dan waktu ekstra,” tegas Ono.

Selain itu, ia juga menyoroti masalah harga eceran tertinggi (HET) yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi pasar.

“Sebelumnya saja harga gas di pengecer sering lebih tinggi dari HET, apalagi sekarang setelah aturan ini berlaku. Jangan sampai malah membuka peluang permainan harga baru,” tandasnya.

Ono meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih efektif tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap gas bersubsidi. Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada sistem pengawasan dan distribusi yang transparan daripada sekadar melarang pengecer.

“Kalau pemerintah mau memastikan subsidi tepat sasaran, seharusnya perbaikan sistem yang diutamakan, bukan malah membatasi akses masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek regulasi, tetapi juga mendengar langsung keluhan masyarakat di lapangan.

“Jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru menambah beban dan membuat rakyat kesulitan mendapatkan gas yang seharusnya menjadi hak mereka,” pungkasnya.(Joni)

Array
header-ads

Berita Lainnya