Ciremaitoday.com, Surabaya-Tim Komisi X DPR RI mengunjungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam kunjungan kerja spesifik untuk mendengar aspirasi terkait berbagai persoalan pendidikan. Mulai dari Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kurikulum Merdeka, hingga Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN), menjadi fokus utama pembahasan.
Masukan tentang Zonasi PPDB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa sistem zonasi PPDB menjadi salah satu isu yang banyak menuai masukan.
“Ada banyak usulan agar slot rekrutmen jalur zonasi dikurangi dan slot untuk jalur prestasi ditambah. Masukan-masukan ini akan kami bahas lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi terbaik,” ungkapnya dilansir dari dpr.go.id pada Selasa (26/11).
Pemkot Surabaya sendiri telah melakukan penyesuaian sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 21 Tahun 2024. Untuk tahun ajaran 2024-2025, PPDB dibagi menjadi empat jalur, yakni jalur afirmasi (15 persen), jalur prestasi (30 persen), dan jalur zonasi (50-70 persen), dengan rincian zonasi 1 sebesar 30 persen dan zonasi 2 hingga 20 persen.
Kurikulum Merdeka Jadi Contoh
Lalu Hadrian juga menyoroti penerapan Kurikulum Merdeka di Surabaya yang dianggap lebih berhasil dibandingkan daerah lain.
“Kurikulum Merdeka di Surabaya sudah berjalan baik. Apa yang kita pelajari di sini bisa menjadi rujukan untuk wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.
Evaluasi Kebijakan Ujian Nasional
Terkait pelaksanaan UN, Komisi X DPR RI menilai bahwa UN tetap relevan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa.
“Surabaya mengusulkan agar UN tetap ada, tetapi dipadukan dengan indikator lain. Hal ini penting untuk menghindari masalah yang muncul di masa lalu,” jelas Lalu Hadrian.
Program Pendidikan Unggulan Surabaya
Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, memaparkan beberapa program pendidikan unggulan di Surabaya, termasuk penyediaan makan siang bergizi gratis untuk siswa.
“Kami rutin mengevaluasi program ini dari segi kesiapan dan anggaran. Semoga program ini bisa membantu mencetak generasi emas 2045,” ungkapnya.
Selain itu, Restu juga menegaskan komitmen Pemkot Surabaya dalam menjalankan kebijakan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka dan zonasi PPDB.
Dukungan untuk Pendidikan Lebih Baik
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki kebijakan pendidikan di Indonesia.
“Apa yang kami temukan di Surabaya adalah praktik terbaik yang bisa diadopsi daerah lain,” tutup Lalu Hadrian.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta mempersiapkan siswa menghadapi masa depan yang lebih cerah.(Joni)
