Ciremaitoday.com, Jakarta-Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Acara ini bertema ‘Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’, dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7).
Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK atas profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Jokowi dalam sambutannya.
Namun, Jokowi menekankan bahwa predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah dalam penggunaan APBN dan APBD.
“Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ucapnya. “Jadi ini kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tambah Jokowi.
Presiden juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti gejolak geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi global. Meskipun demikian, Jokowi menyatakan ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi terjaga.
“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis, harus mampu memanfaatkan peluang yang sekecil apapun,” cetusnya.
Jokowi juga menyoroti pentingnya reformasi struktural dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
“Prosedur birokrasi rumit masih ada praktek di lapangan,” katanya.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menambahkan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial pascapandemi relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.
“Sebagai salah satu pilar utama dalam _accountability change_, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis, menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ucap Isma.
Isma menekankan pentingnya dukungan multi-stakeholder dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” tambahnya.
Dukungan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong secara kolaboratif, dengan komitmen setiap jajaran pemerintahan untuk menguatkan fondasi akuntabilitas dalam pengelolaan tata keuangan negara.(Joni)
