Ciremaitoday.com, Cirebon-Gelombang pemutusan hubungan kerja kembali melanda sektor perhotelan di Cirebon. Kali ini, dampaknya berasal dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan larangan kegiatan dinas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ratusan hotel, terutama yang berbintang, kini berada di ambang kebangkrutan.
Ketua PHRI Kabupaten Cirebon, Ida Kartika, menyebut kebijakan efisiensi memang perlu, namun semestinya mempertimbangkan dampak serius yang ditimbulkan terhadap sektor pariwisata dan perhotelan.
“Adanya pelarangan study tour atau perjalanan dinas, sangat berdampak pada kelangsungan tingkat hunian. Imbasnya ribuan pegawai hotel terpaksa diputus kerja,” ujar Ida, Kamis (8/5).
Menurutnya, okupansi hotel berbintang saat ini anjlok drastis, bahkan hanya tersisa sekitar 10 persen dari kapasitas normal. Situasi itu memaksa pelaku usaha hotel untuk melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah tenaga kerja dan hanya mempertahankan pekerja harian.
“Darimana kami harus membayar pegawai, sementara tinggal 10 persennya saja potensi bisnis yang kami miliki. Terpaksa kita memakai pegawai hotel dengan bayaran harian, disamping memakai pegawai yang masih tersisa,” ungkapnya.
Data yang dihimpun PHRI menunjukkan jumlah pengurangan tenaga kerja di sektor hotel telah mencapai 50 persen. Ini menjadi bukti nyata besarnya beban yang harus ditanggung pengusaha akibat kebijakan efisiensi yang dinilai tidak menyentuh aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
“Apa sih yang kami dapat dari hasil efesiensi ini, tidak ada mas. Yang ada kami sekarang terpuruk, karena banyak pegawai yang di PHK,” ujarnya.
Ida mengungkapkan, kondisi hotel-hotel di Cirebon saat ini sangat mengkhawatirkan. Banyak pengusaha mulai menyerah, bahkan sudah ada yang mengibarkan bendera putih karena tidak sanggup lagi bertahan tanpa adanya dukungan kegiatan dari sektor pendidikan maupun pemerintahan.
“Tamu dan kegiatan dari mana sekarang. Sedangkan potensi pariwisata di Cirebon itu sulit. Kami kan mengharapkan dari wisuda anak-anak sekolah, study tour dan kegiatan-kegiatan pemerintah yang memakai hotel. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi, kami mau bangkrut,” pungkasnya.(Joni)
