Ciremaitoday.com, Jakarta-Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai tidak hanya meningkatkan kesehatan penerima manfaat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujar Herman Khaeron dilansir dari dpr.go.id pada Selasa (14/1).
Menurut Herman, Program MBG memiliki dampak luar biasa, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, Indonesia diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Anak-anak atau siswa yang sekarang berada di SD, SMP, dan SMA diharapkan ini akan tercukupi gizi dan nutrisinya sehingga mencukupi dan kemudian menjadi generasi yang unggul ke depan,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Herman menambahkan bahwa generasi emas yang dimaksud adalah generasi yang mampu membawa bangsa menuju ekonomi maju, adil, sejahtera, dan menjadi bangsa yang besar.
Dari sisi ekonomi, Herman menilai Program MBG memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, program ini melibatkan warga setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal.
“Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan ataupun ada banyak kebutuhan akan komoditas-komoditas lokal yang dihasilkan di wilayahnya masing-masing. Ini yang tentu akan menjadi pembangkit ekonomi baru,” katanya.
Meski menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Herman menegaskan bahwa Program MBG tidak mengesampingkan program prioritas lainnya, seperti kedaulatan dan kemandirian pangan, energi, serta air.
“Seperti menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan dan energi juga itu tetap dijalankan. Kedaulatan dan kemandirian air juga itu tetap dijalankan,” tegas anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Program MBG yang diluncurkan di 26 provinsi ini telah menjangkau sekolah dan posyandu. Pada tahap awal, 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Hingga akhir Januari 2025, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 937 titik dengan tiga juta penerima manfaat. Lebih jauh, hingga akhir tahun 2025, sasaran penerima manfaat diproyeksikan mencapai 15 juta orang, dan pada 2029 angka tersebut diharapkan melonjak hingga 82,9 juta penerima.(Joni)
