Kegiatan Edukasi dan Gerakan Berbagi Pangan Sumber Protein bagi balita stunting dilaksanakan di Lapangan Masjid Al Bayan, Kampung Babakan Pajagalan, Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, beberapa waktu lalu. (Fani Ferdiansyah)

DPR Nilai Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024 Realistis

Ciremaitoday.com, Jakarta – Target penurunan angka stunting nasional pada 2024 sebesar 14 persen dinilai rasional. Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam menilai target penurunan ini realistis untuk dicapai jika semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat terlibat didalamnya.

“Menurut saya realistis dengan semua pihak dapat terlibat menurunkan angka stunting ini. Kayak kepala desa terlibat juga. Selain tenaga kesehatan dan dinas terkait, saling bisa berkolaborasi,” kata Suir, Kamis (29/2/2024). 

Dia mengingatkan, keberhasilan menghapus stunting pada dasarnya ditentukan saat merawat bayi dalam kandungan.

“Manusia bergantung dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Itu sangat menentukan potensi hidup manusianya, dimana dua tahun pertama pertumbuhan sel utama otak terjadi,” ucap Suir. 

Selain itu Suir pun menyoroti permasalahan pelayanan kesehatan di Tanah Air terkait dengan keterbatasan alat kesehatan (alkes) di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) daerah. Ia menilai hal tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan dalam pemenuhan layanan kesehatan nasional.

Selain mendorong pemerintah pusat membantu penganggaran fasilitas kesehatan, ia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar menyiapkan tenaga kesehatan yang mumpuni.

Menurutnya, pemda perlu memperkuat pengadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengoperasikan berbagai alat kesehatan secara tepat.

Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyatakan optimistis angka prevalensi stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita) secara nasional dapat mengalami penurunan menjadi 14 persen pada 2024.

“Kami optimistis angka prevalensi stunting bisa turun mencapai 14 persen di tahun 2024,” kata Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN Marianus Mau Kuru.

Hal itu, kata dia, karena adanya kerja sama antar lembaga negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun swasta, dan pihak terkait lainnya, untuk mengintervensi stunting dari pusat hingga ke desa-desa. (*) 

 

Array
header-ads

Berita Lainnya