Ciremaitoday.com, Jakarta-Komisi III DPR RI meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang dilakukan PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Perusahaan tersebut diduga masih beroperasi secara ilegal meskipun izin operasionalnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Tambang ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem hutan dan laut di Sulawesi Utara, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat lokal serta memicu konflik dengan masyarakat adat. Bahkan, keanekaragaman hayati yang berharga di wilayah tersebut semakin terancam akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumberlaka, menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses penegakan hukum terkait kasus ini. Ia mengungkapkan, Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan emas, namun aktivitas tambang ilegal semakin marak.
“Saya melihat di sana potensi untuk aktivitas seperti PETI (Pertambangan Tanpa Izin) sangat luar biasa. Jadi aktivitas-aktivitas tambang ilegal tanpa izin itu banyak sekali yang memang melakukan aktivitas itu,” ujar Martin dilansir dari dpr.go.id pada Kamis (13/3).
Sebagai putra daerah Sulawesi Utara, Ia mengaku memahami kondisi di lapangan dan menegaskan pentingnya menertibkan tambang ilegal demi mencegah kebocoran keuangan negara serta melindungi hak-hak penambang lokal. Ia juga menyoroti bahwa banyak pemilik modal atau “cukong” dalam bisnis tambang ilegal ini berasal dari luar daerah, sehingga keuntungan tidak dirasakan oleh masyarakat setempat.
Oleh karena itu, Martin mendesak Kapolda Sulut untuk mengambil langkah tegas terhadap tambang ilegal yang masih beroperasi di wilayahnya.
“Nah itu kita mendorong itu kalau memang ada aktivitas itu tolong Pak Kapolda supaya ada tindakan tegas di Sulawesi Utara sana,” tegasnya.(Joni)
