Ciremaitoday.com, Tanggerang-Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Maurits Panjaitan, menyerukan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Maurits menegaskan pentingnya peran Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah bertransformasi menjadi pusat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pelayanan sosial dasar.
“Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan lainnya sesuai potensi daerah,” ujar Maurits seperti dilansir dari Kemendagri.go.id pada Kamis (29/8).
Ia menekankan bahwa untuk memastikan kelancaran program Posyandu, Pemda harus menyediakan anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Dukungan anggaran dari Pemda sangat krusial bagi keberlangsungan program Prioritas Nasional yang berhubungan dengan pengembangan Posyandu,” katanya.
Maurits juga menggarisbawahi bahwa selain dukungan anggaran, ada beberapa langkah strategis yang harus diambil oleh Pemda untuk mendukung Posyandu. Di antaranya adalah pemanfaatan teknologi digital melalui Learning Management System (LMS) dan sistem informasi berbasis aplikasi seperti Prodeskel dan Epdeskel, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain itu, desa juga perlu difasilitasi dalam pengelolaan aset dan peningkatan kompetensi aparatur desa serta kader Posyandu.
“Kami berharap Pemda dapat menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat desa dengan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, dan sosial,” ucapnya.
Dalam penutupannya, Maurits menegaskan kembali pentingnya dukungan operasional, insentif, dan peningkatan kapasitas serta sarana prasarana bagi Posyandu.
“Penguatan Posyandu harus menjadi prioritas. Dukungan ini tidak hanya soal anggaran, tetapi juga tentang komitmen untuk memberdayakan masyarakat desa dan meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Joni)
