Ciremaitoday.com, Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan persetujuan anggaran sebesar Rp116,23 triliun untuk tahun 2025. Anggaran ini disetujui oleh Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama yang digelar di Gedung DPR, Rabu (11/9/2024). Kenaikan ini mencakup tambahan Rp40,59 triliun dari pagu awal, yang akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, renovasi sekolah, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai proyek strategis.
“Tambahan sebesar Rp11,9 triliun akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, termasuk penyelesaian pembangunan bendungan, jaringan irigasi, serta cetak sawah baru. Ini juga termasuk program padat karya, seperti Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI),” ujarnya seperti dilansir dari pupr.go.id pada Jumat (13/9).
Selain itu, dana sebesar Rp19,5 triliun akan digunakan untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, termasuk pembangunan sekolah unggul dan madrasah.
“Renovasi prasarana dan sarana pendidikan menjadi prioritas untuk memastikan generasi mendatang mendapatkan fasilitas yang layak,” katanya.
Bagian dari anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung penyelesaian proyek besar di IKN.
“Sebesar Rp9,19 triliun dialokasikan untuk pembangunan Jalan Tol, Bandara VVIP, kawasan peribadatan, serta infrastruktur penting lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya,” ucapnya.
Rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR 2025 juga mencakup berbagai unit organisasi, termasuk Ditjen Sumber Daya Air dengan Rp38,43 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp37,41 triliun, dan Ditjen Cipta Karya yang mendapatkan Rp33,82 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan, penambahan anggaran ini telah disetujui melalui surat dari Badan Anggaran DPR RI.
“Komisi V dan Kementerian PUPR sepakat untuk membahas lebih lanjut pemanfaatan anggaran tambahan ini pada rapat mendatang, dengan memperhatikan aspirasi yang disampaikan,” ujar Lasarus.
Dengan persetujuan ini, Kementerian PUPR diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek vital yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di Ibu Kota Nusantara.(Joni)
