Ciremaitoday.com, Cirebon – Cirebon kembali menjadi sorotan dalam wacana pemekaran wilayah. Isu pembentukan Provinsi Cirebon kembali mencuat seiring dengan potensi besar yang dimiliki daerah pesisir timur Jawa Barat tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengungkapkan bahwa secara potensi, Cirebon sudah memenuhi syarat untuk menjadi provinsi sendiri. Namun, ia menegaskan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan pemekaran ini adalah aspek politik yang belum memungkinkan untuk saat ini.
“Jadi Cirebon, kalau bicara sudah layak atau belum aspek apapun menurut saya sudah layak. Tapi dalam aspek politik belum,” kata Ono, Selasa, 4 Februai 2025.
Menurutnya, gagasan Provinsi Cirebon bukan hal baru. Sebelumnya, ada konsep Metropolitan Cirebon Raya yang dirancang di era Gubernur Ahmad Heryawan, lalu berkembang menjadi Kawasan Rebana di era Ridwan Kamil yang kini menjadi kebijakan nasional.
Gagasan pembentukan Provinsi Cirebon sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, konsep Metropolitan Cirebon Raya pernah dikembangkan pada era Gubernur Ahmad Heryawan, kemudian berkembang menjadi Kawasan Rebana di era Ridwan Kamil, yang kini menjadi kebijakan nasional. Meski demikian, hingga saat ini wacana tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama di ranah politik.
“Dulu lima daerah sudah menyatakan siap, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Tapi karena kondisi politik saat itu, Majalengka dan Kuningan akhirnya menarik diri,” jelasnya.
Meskipun demikian, peluang pemekaran masih terbuka, terutama jika ada tambahan daerah administratif baru. Saat ini, Indramayu tengah mengusulkan pembentukan Kabupaten Indramayu Barat, sementara di wilayah Cirebon juga berkembang wacana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur. Jika kedua daerah ini resmi terbentuk, Provinsi Cirebon dapat berdiri tanpa perlu bergantung pada Kuningan dan Majalengka.
“Jadi kalau menurut saya Provinsi Cirebon bisa mekar, salah satu jalannya adalah Indramayu Barat menjadi kabupaten, Cirebon Timur menjadi Kabupaten. Maka Provinsi Cirebon sudah bisa untuk dimekarkan karena sudah mempunyai lima wilayah kabupaten kota,” tutur Ono.
Namun, tantangan besar lainnya adalah kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang masih diberlakukan sejak era Presiden Joko Widodo. Ono berharap bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan kepastian mengenai kebijakan ini, mengingat pemekaran wilayah dapat menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan.
“Kita masih menunggu kebijakan Presiden Prabowo ini seperti apa. Terkait dengan moratorium yang dibuat oleh Pak Jokowi kan itu. Jadi walaupun sekarang rame lagi tapi faktanya kita belum mendapatkan informasi pemerintah akan mencabut moratorium itu,” ujar Ono.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan jumlah daerah administratif di Jawa Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat justru memiliki lebih sedikit kabupaten/kota dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kondisi ini berdampak pada pembagian keuangan dari pemerintah pusat, yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain.
“Sehingga apa akan berhubungan dengan keuangan, bagi hasil keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” pungkasnya. (*)