Ciremaitoday.com, Cirebon – Pemerintah pusat menargetkan 1 juta dari 10 juta jumlah UMKM di Indonesia dapat bersertifikat halal pada tahun ini, Kamis (16/3/2023). Upaya ini sebagai gagasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI melalui program aplikasi sistem informasi halal (Sihalal).
Bahkan komitmen pemerintah pusat tersebut didukung penuh Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Selly Andriani Gantina. “Jadi target kita ini secara nasional tahun 2023, 1 juta dari keseluruhan 10 juta UMKM,” kata Selly Andriani Gantina saat kunjungan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Menurutnya, target tersebut bukanlah target yang sedikit, dan tetap optimis untuk terus melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM. Apalagi diketahui, ada sebanyak 17 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon. Namun setelah dilakukan update data, jumlahnya sebanyak 36 ribu pelaku UMKM.
“Artinya memang tidak salah kita melakukan sosialisasi dan menyisir untuk melakukan sertifikasi halal gratis. Karena mungkin selama ini, pemerintah melakukan sosialisasi seolah-olah masyarakat umum itu awam terutama UMKM. Mengetahui bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal reguler itu harus bayar sekitar Rp 350 ribu, bahkan ada yang Rp 500 ribu,” ungkap Selly.
Padahal, kata dia, sebetulnya ada program sertifikasi halal atau Sihalal melalui Kemenag yang diberikan secara cuma-cuma melalui BPJPH. Prosesnya itu gratis tanpa ada pemungutan uang, maka sosialisasi akan terus dilakukan dan ditularkan terutama kepada para pelaku UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi.
“Untuk berikutnya, dia wajib membawa rekan-rekannya (pelaku UMKM) yang memang belum mendapatkan sertifikasi, untuk didaftarkan melalui para pendamping yang memang sudah tersebar di setiap kecamatan,” katanya.
Pendamping sertifikasi halal di Kabupaten Cirebon, lanjutnya, ada sebanyak 40 orang yang tersebar di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan ada satu pendamping.
Namun sayangnya, pendamping yang aktif saat ini hanya ada 10 orang. Padahal sebelumnya jumlah total pendamping tercatat sebanyak 100 orang, yang kemudian berkurang hingga 40 orang. Penyusutan jumlah pendamping tersebut dikarenakan terkendala masalah kesejahteraan.(Joni)
