Ciremaitoday.com, Cirebon-Kabupaten Cirebon kembali menjadi pusat perhatian seiring dengan memanasnya tensi politik menjelang Pilkada 2024. Kritik terhadap kinerja kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Wahyu Tjiptaningsih pun semakin tajam.
Namun, kritik ini justru datang dari internal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon itu sendiri, yakni Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Abraham Mohamad.
Abraham Mohamad, menggambarkan kepemimpinan Imron-Wahyu Tjiptaningsih, sebagai stagnan. Kritiknya terfokus pada kurangnya kemajuan pembangunan dibandingkan dengan daerah tetangga.
“Mempertimbangkan tingkat kemajuan pembangunan, Kabupaten Cirebon masih tertinggal meskipun hanya dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti Indramayu,” ujar Abraham pada Kamis (25/4).
Abraham menilai, Imron selama menjabat bupati terlalu memanjakan aparatur sipil negara (ASN). Bahkan, dalam perbandingan anggaran, gaji pegawai dinilai lebih diprioritaskan dengan 65 persen dari total anggaran belanja, sementara anggaran untuk kegiatan pembangunan hanya 35 persen.
“Jadi selama ini ASN terlalu dimanja,” tandasnya.
Selain itu, Abraham juga menyampaikan ketidakpercayaannya terhadap calon-calon yang muncul menjelang Pilkada 2024. Menurutnya, kebanyakan dari mereka tidak berkualitas dan cenderung melakukan transaksi politik yang tidak jelas.
“Tidak ada calon yang berkualitas. Mereka cenderung melakukan transaksi politik yang tidak jelas,” tukasnya.
Meskipun demikian, Abraham mengklaim bahwa ia memiliki figur yang pantas memimpin Cirebon, namun tidak merinci siapa sosok tersebut. Ia juga menyoroti hasil penjaringan internal partai, di mana terdapat 12 nama calon yang muncul.
Terkait rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Abraham mengindikasikan bahwa rekomendasi tersebut kemungkinan besar akan diberikan kepada pasangan Imron-Ayu.
Namun, ia menegaskan bahwa jika ada perubahan dalam rekomendasi tersebut, hal itu akan mempengaruhi dinamika politik di daerah ini.
Abraham menutup pernyataannya dengan pesimisme terhadap masa depan Cirebon, jika figur yang muncul tetap tidak memadai. Ia mengkhawatirkan bahwa para pegawai negeri sipil (ASN) akan menjadi pihak yang diuntungkan jika hal tersebut terjadi.(*)