Ciremaitoday.com, Cirebon-Menjelang berakhirnya masa jabatannya, Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya melakukan kunjungan ke berbagai dinas di Kabupaten Cirebon. Selain berpamitan, Wahyu juga memastikan program-program strategis tetap berjalan optimal setelah ia lengser.
“Saya sebetulnya bersilaturahmi dengan pegawai dan sekaligus berpamitan. Dalam beberapa hari ke depan, insyaallah, jika tidak ada perubahan, pada tanggal 20 akan ada pelantikan bupati definitif. Saya hanya mengantar sampai proses pelantikan,” ujar Wahyu, Senin (10/2).
Dalam kunjungan tersebut, Wahyu menyoroti berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi, terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah digitalisasi identitas kependudukan yang dinilai belum optimal.
“Sampai saat ini, tingkat digitalisasi identitas kependudukan masih di bawah rata-rata. Ini harus kita upayakan agar lebih baik sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien,” katanya.
Selain digitalisasi, Wahyu juga mencermati kondisi tempat layanan Disdukcapil yang meskipun sudah mengalami beberapa perbaikan, masih membutuhkan peningkatan demi kenyamanan masyarakat.
“Dari sisi tempat layanan, beberapa sudah diperbaiki agar lebih nyaman bagi masyarakat. Namun, masih ada beberapa titik yang perlu perhatian agar layanan lebih optimal,” ucapnya.
Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi layanan kependudukan adalah kapasitas server yang terbatas. Wahyu mengungkapkan bahwa sejak digitalisasi dimulai pada 10 Maret 2022, masih banyak arsip lama yang belum terdigitalisasi.
“Saat ini, server kita memiliki kapasitas 4 terabyte, dan sudah terpakai 2,3 terabyte. Jika digitalisasi terus dilakukan, maka kita harus mempersiapkan server yang lebih besar, termasuk sistem backup yang lebih andal,” katanya lagi.
Tak hanya itu, ketersediaan blangko juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Cirebon membutuhkan sekitar 240.000 hingga 250.000 keping blangko setiap tahun. Namun, tahun ini, anggaran hanya memungkinkan pemenuhan sekitar 98.000 keping, sehingga masih ada kekurangan yang harus ditutupi oleh pemerintah pusat.
“Tahun lalu, kita tidak mendapatkan hibah blangko. Tahun ini, kita upayakan agar ada hibah dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan blangko tanpa kendala,” ujarnya.
Wahyu berharap ke depan ada evaluasi terhadap kebijakan hibah blangko agar distribusi lebih merata dan tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungannya, Wahyu juga menyoroti keterbatasan jumlah pegawai yang berdampak pada layanan publik. Ia mengakui bahwa kebutuhan pegawai terus meningkat, tetapi kebijakan moratorium perekrutan pegawai baru menjadi kendala utama.
“Kalau mengambil dari perangkat daerah lain, mereka juga membutuhkan pegawai. Namun, saat ini kita tidak bisa merekrut pegawai baru karena ada moratorium. Jadi, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada,” jelasnya.
Meskipun menghadapi keterbatasan, Wahyu berharap seluruh pegawai tetap bekerja maksimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Di akhir kunjungannya, Wahyu menegaskan bahwa berbagai catatan yang ia sampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintahan selanjutnya.
“Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa dititipkan kepada pemimpin yang baru, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terus meningkat dan berjalan lebih baik,” pungkasnya.(Joni)
