Ciremaitoday.com, Jakarta-Kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak yang melibatkan oknum anggota TNI AL hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia, menuai perhatian serius dari anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini. Ia mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI guna mencegah kejadian serupa terulang.
Amelia menilai pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah, meskipun TNI telah memiliki prosedur operasi standar (SOP) yang jelas. Ia menekankan perlunya disiplin tinggi dalam pelaksanaan prosedur tersebut.
“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” ujar Amelia dilansir dari dpr.go.id pada Kamis (9/1).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti perlunya evaluasi terkait penugasan pasukan elite sebagai ajudan pejabat. Ia menilai risiko penyalahgunaan senjata meningkat jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
“Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, dua di antaranya prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat,” ungkapnya.
Amelia menilai evaluasi ini penting untuk memastikan penugasan pasukan elite tetap selaras dengan tugas pokok mereka tanpa mengurangi profesionalisme.
Amelia turut mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan komitmen TNI AL terhadap penegakan hukum. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel dalam menyelesaikan kasus ini.
“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut, Amelia menegaskan bahwa pelaku harus mendapatkan sanksi tegas sebagai bentuk ketegasan TNI terhadap pelanggaran yang dilakukan anggotanya.
“Pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI,” pungkasnya.(Joni)
