Ciremaitoday.com, Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh sampai menghambat indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah maupun pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Bey Machmudin dalam rapat tindak lanjut efisiensi APBD 2025 yang digelar di Kantor Bappeda Jabar, Jalan Ir. H. Djuanda, Kota Bandung, pada Senin, 17 Februari 2025.
“Saya ingin ingatkan jadi walaupun fokus saat ini adalah efisiensi ataupun relokasi tapi jangan ditinggalkan tugas-tugas rutin,” ucap Bey Machmudin.
“Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan dan Lebaran, harga kebutuhan pokok, pangan, jangan sampai stok di lapangan tidak ada, bahkan harga tinggi,” sambungnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar masih terus menyusun detail efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan pemerintah pusat. Bey menekankan agar efisiensi yang dilakukan tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh,” kata Bey.
Selain itu, Bey juga mendorong optimalisasi kinerja ASN tanpa selalu bergantung pada tenaga ahli. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang melarang kepala daerah terpilih mengangkat tenaga ahli atau staf khusus sebagai bagian dari efisiensi anggaran.
Hal itu diberlakukan juga terkait dengan efisiensi anggaran di pemerintahan daerah. Selain itu, juga terkait dengan mencegah pengangkatan pegawai yang didasarkan pada kepentingan politik.
Sementara bagi tenaga kerja non-ASN yang sudah lama bekerja di perangkat daerah, akan terus ditata secara bertahap dengan integerasi antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN,” ucapnya.
“Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan,” sambungnya.
Terkait pengadaan kendaraan dinas dalam APBD 2025, Bey menegaskan bahwa hal tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan.
“Kalau masih bagus jangan beli lagi, kalau sudah sering mogok, apalagi dipakai untuk ke daerah-daerah ya lebih baik beli lagi sesuai kebutuhan,” ujarnya.
“Efisiensi ini sesuai kebutuhan jangan sampai yang memang diperlukan diefisiensikan tapi menghambat kinerja Pemda Provinsi Jawa Barat,” tutupnya. (Din)
