Tampak suasana Musrembang Tahun 2023 yang diadakan Pemkab Cirebon, Jabar.

Bupati dan Ketua DPRD Saling Sindir saat Musrembang Kabupaten Cirebon

Ciremaitoday.com, Cirebon – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar rapat Musrembang RKPD tahun 2024, di salah satu hotel yang berada di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/3/2023). Namun dalam pelaksanaan Musrembang menjelang tahun politik ini, diwarnai aksi saling sindir kedua pucuk pimpinan antaran legislatif dan eksekutif.

Kedua pucuk pimpinan tersebut tak lain adalah Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H M Luthfi dan Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi. pada kesempatan itu, Luthfi melontarkan sindiran halus terhadap kinerja Imron.

Politisi Partai PKB, H M Luthfi menyindir Imron terkait dengan capaian pembangunan, yang dinilainya secara keseluruhan pembangunan di Kabupaten Cirebon belum dilakukan maksimal terutama dari aspek infrastruktur.

Bahkan, saat ini sedang hangat diperbincangkan masyarakat di media sosial soal kerusakan jalan yang seakan tidak pernah terselesaikan. Bahkan, Imron selaku pimpinan seluruh SKPD, tandas Luthfi, dalam sepanjang masa kerjanya banyak catatan yang diberikan yang lebih condong kepada progres negatif.

Berdasarkan pengamatan, dalam penyampaian presentasi sambutannya, Luthfi langsung membeberkan data yang dikutip langsung dari akun resmi milik Bupati Cirebon, Imron.

“Lihat pak Bupati, ini komentar pedas masyarakat bapak yang mayoritas pedas semua. Bahkan, Pak Bupati dapat penghargaan pun tidak digubris, malah menyoal jalan rusak. Bagaimana ini, Pak Sekda, Bappelitbangda, terkhusus Pak Bupati, ini masyarakat bapak begini terus,” ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, Bupati selaku pimpinan SKPD baik buruknya kinerja ujungnya bermuara pada kepala daerah. Tentu, harus bisa mensinergikan kolaborasi antar dinas agar progres capaian bisa seusia visi misi yang diusung awal menjabat cepat tercapai.

Apalagi, lanjutnya, tahun ini dimungkinkan terakhir kali masa jabatan di periode 2023 kepala daerah, termasuk DPRD di tahun politik ke depan. Sehingga progres harus bisa meninggalkan kenangan pembangunan yang baik bagi masyarakat.

Kendati demikian, Lutfi pun tak menampik adanya sejumlah progres peningkatan pada sejumlah aspek permasalahan yang bisa diselesaikan menuju kesempurnaan. Semisal permasalahan sampah, tercapainya UHC JKN-KIS dan pencegahan banjir. Hal itu menjadi bukti adanya kinerja yang bisa mencapai progres.

“Ada tiga catatan inti dari DPRD kepada eksekutif dalam musrembang ini. Yakni tekan kemiskinan, infrastruktur, dan tepatnya perencanaan dalam menyelesaikan PR di Kabupaten Cirebon ini. Karena kita sama-sama dimungkinkan akan berakhir memimpin dan harus meninggalkan progres baik setelah ini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Cirebon, H Imron mengaku, kritik yang disampaikan melalui sindiran oleh Ketua DPRD wajar-wajar saja. Namun, menurutnya, kembali lagi pola kolaborasi kerja sama yang dilakukan harus berjalan optimal. Jangan sampai, maju mundurnya pembangunan di Kabupaten Cirebon menjadi klaim sepihak yang lebih ke arah saling menyalahkan.

“Ya wajar, iklim di masyarakat kalau pembangunan jelek, bupati disalahkan. Lain halnya, kalau infrastruktur bagus hasil pokok pikiran dewan, ini kan tidak fair. Jadi kuncinya harus kolaborasi kerja sama, jangan ego sektoral,” cetus Imron membalas kritikan Luthfi.

Atas kondisi tersebut, Bupati yang juga menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon menyebut, di Musrembang 2024 ini pihaknya memprioritaskan ke infrastruktur terutama jalan menjadi prioritas. Tentunya, dengan keterbatasan anggaran harus bisa saling mengisi celah, serta pengawalan dan evaluasi harus dilakukan bersama baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk masyarakat harus bisa berkontribusi.

“Kami juga minta, pokir DPRD juga mengarah ke jalan. Jadi bantu kami di pemerintahan, agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Di sisi lain, Musrembang RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024, mengambil tema mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkeadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian daerah. Kegiatan juga disisipkan dengan pemberian penghargaan bagi SKPD yang dinilai berprestasi, termasuk kecamatan dan desa.(Joni)

Array
header-ads

Berita Lainnya