Ciremaitoday.com, Cirebon-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat berhasil menurunkan jumlah angka anak balita stunting dari 21764 menjadi 13341 balita. Jumlah tersebut berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon periode 2020 hingga 2023.
Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih mengatakan, pihaknya sangat optimis untuk bisa menekan angka stunting, sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu pada kisaran 14 persen.
Disebutkan dia, pada tahun lalu, penurunan angka stunting di Kabupaten Cirebon bisa mencapai 7,9 persen. Sedangkan saat ini, untuk bisa mencapai angka 14 persen, hanya membutuhkan penurunan stunting sebesar 4 persen saja.
“Kami optimis, pada tahun 2024 nanti bisa mencapai target penurunan angka stunting,” ujar Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu.
Menurut Ayu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Cirebon dalam menangani persoalan stunting, yakni dengan menggandeng seluruh pihak baik itu pemerintahan, swasta maupun akademisi. Contohnya, seperti yang sudah dilakukan, pihaknya bekerja sama dengan salah satu pengusaha minimarket di Kabupaten Cirebon membagikan bingkisan makanan tambahan, untuk balita yang ada di Desa.
Kata dia, dalam penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, namun juga ada peran dari instansi dan unsur lainnya. Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjutnya, yakni Universitas Gunung Jati (UGJ), untuk melibatkan mahasiswanya, dalam mengedukasi masyarakat Kabupaten Cirebon terkait pola asuh.
“Karena mayoritas penyebab stunting di Kabupaten Cirebon adalah pola asuh,” tandasnya.
Kemudian, upaya lain yang harus dilakukan dalam menekan angka stunting adalah dengan mendorong remaja putri untuk mau mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD). Diketahui, kata dia, minimnya remaja yang masih duduk di bangku SMP dan SMA mengkonsumsi TTD merupakan penyebab dari hulu yang harus dituntaskan.
Sebab, fakta di lapangan ternyata 24,5 persen anak-anak di Kabupaten Cirebon tidak mau minum TTD. Karena itu, di tahun 2023 ini harus kerja keras mendorong para remaja putri mengkonsumsi TTD.
“Jangan sampai keluarga lemah ekonomi juga berujung stunting anaknya,” tukasnya.
Sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Ayu juga aktif menggelar diseminasi audit kasus stunting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor risiko dan penyebab risiko stunting dari mulai sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, bayi di bawah dua tahun (Baduta) maupun bayi di bawah lima tahun (Balita).
“Sepanjang 2023 ini kami juga mengintensifkan Monev ke setaip kecamatan untuk mempercepat penurunan angka stunting,” katanya.
Kepala Dinas Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah menjelaskan, penanganan stunting dilakukan lintas OPD. Berbagai upaya telah dilakukan hingga peningkatan kualitas pemeriksaan dari mulai sebelum hamil. Remaja putri pun diberikan edukasi terkait konsumsi tambah darahnya.
“Memang untuk intervensi spesifik dilakukan oleh Dinkes, tapi intervensi sensitif oleh OPD lain,” ucapnya..
Neneng menyebut, sejak tahun 2020 hingga 2023 ini kasus stunting di Kabupaten mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data yang ada, tahun 2020 jumlah sasaran balita berada di angka 21764.
Tahun 2021 sasaran turun di angka 15299. Kemudian pada tahun 2022 kembali turun di angka 14014 dan di 2023 ini di angka 13341. (*)
