Ciremaitoday.com, Cirebon-DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap hantaran bupati atas RAPBD tahun anggaran 2024, Selasa (3/10/2023). Rapat tersebut juga sekaligus dilanjutkan dengan agenda terkait jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi tersebut.
Perwakilan Fraksi PKB DPRD Kabupaten Cirebon selaku pemilik kursi paling banyak di lembaganya menjadi yang utama menyampaikan pemandangan umum. Mewakili Fraksi PKB, Pandi menyampaikan, pada pengantar nota keuangan, Bupati Cirebon menyebut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 diperkirakan akan berada dalam angka 5,08 persen dan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditargetkan tumbuh 5,3 persen sampai 5,7 persen.
Kemudian, tingkat inflasi tahun depan juga berada dalam kisaran 1,5 persen sampai 3,5 persen, dengan efektivitas kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0 persen hingga 5,7 persen.
Angka kemiskinan pun, lanjut Pandi, terus ditekan pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Selanjutnya, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.
“Fraksi PKB menilai angka-angka tersebut menunjukkan optimisme dari pemerintah daerah untuk kemajuan Kabupaten Cirebon,” katanya.
“Namun kemudian, kami tidak menginginkan optimisme pembangunan tersebut hanya berada di tataran ide semata. Oleh karena itu, kami meminta beberapa penjelasan kepada saudara bupati,” sambungnya.
Pertama, apa yang melandasi munculnya optimisme pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2024 tersebut? Pihaknya meminta penjelasan detail landasan kajian dan ilmiahnya. Kedua, apa dan bagaimana strategi mewujudkannya?
Ketiga, menurutnya, semua bisa menyaksikan akhir-akhir ini kebutuhan pokok terutama beras melonjak. Jangan sampai hipotesis bahwa nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan akan ditingkatkan pada periode anggaran 2024 tidak diiringi dengan konsep dan strategi yang memadai.
“Karena kendati harga beras meningkat sering kali para petani dan nelayan tidak merasakan dampak dari peningkatan harga komoditas mereka. Mohon penjelasannya,” tandasnya.(*)
