Ciremaitoday.com,Kuningan – PMI Kuningan, Jabar, yang tidak hadir dalam acara baksos atas undangan relawan salah satu paslon tertentu dianggap sudah tepat. Hal ini disampaikan langsung Ketua Bawaslu Kuningan, Firman.
Menurut Firman, PMI sebagai lembaga negara, memang seharusnya menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang bernuansa politik.
“Jika bakti sosial diselenggarakan oleh masyarakat umum atau lembaga yang tidak berafiliasi politik, kami tidak melarang PMI untuk hadir,” kata Firman kepada awak media, Senin (7/10).
Namun jika baksos digelar bersamaan dengan agenda kampanye, Ia berpendapat, jika PMI memang dilarang untuk berpartisipasi. Sebab PMI adalah lembaga negara yang harus menjaga netralitas.
“Sehingga tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan kampanye politik. PMI adalah lembaga negara yang netral, dokter dan perawat yang digaji oleh negara juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye politik,” tandasnya.
Sebelumnya, polemik muncul usai PMI Kuningan tidak hadir di salah satu acara baksos wilayah Japara. Acara baksos tersebut diduga diadakan oleh relawan salah satu paslon pilkada.
Bahkan akibat tak hadir saat baksos, PMI Kuningan dikabarkan bakal dilakukan pelaporan. Ketua Tim Pemenangan Ridhokan, Nuzul Rachdy menganggap, pihak yang berafiliasi dengan paslon lain terlalu berlebihan dan mengarah pada politisasi.
“Ketidakhadiran PMI di acara tersebut sudah tepat. Acara itu bernuansa kampanye, dan PMI sebagai organisasi kemanusiaan harus netral. Justru saya merasa aneh dengan panitia yang akan melaporkan PMI ke pusat,” kata Nuzul Rachdy, Minggu (6/10).
Dijelaskan, pihak yang mengancam akan melaporkan PMI dengan merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, UU Kesehatan nomor 17 Tahun 2023, dan PP nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah. Justru, regulasi yang disebutkan tersebut tidak relevan dengan kegiatan bakti sosial yang mereka selenggarakan.
“Jangan-jangan ini jebakan. Jika PMI hadir, mereka bisa melakukan framing bahwa PMI mendukung salah satu paslon. Ini musim framing dan klaim-klaiman,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, bahwa netralitas PMI harus dijaga, agar tidak digunakan untuk meningkatkan elektabilitas paslon tertentu.
“Jangan sampai PMI dipolitisasi, untuk menaikkan elektabilitas calon yang elektabilitasnya rendah,” tutupnya. (dyn)
