Ciremaitoday.com, Cirebon-Hilangnya konstruksi besi di bagian atas Gapura Talun Ngangeni yang baru saja diresmikan menimbulkan tanda tanya besar. Bagian besi yang dulunya tampak menjulang kini hilang tanpa jejak, diduga ambruk tanpa ada tindakan dari pihak terkait.
Ketua Aldera Kabupaten Cirebon, Warcono Semaun, mendesak agar aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut.
“Ketika diresmikan, konstruksi besi itu masih ada, tapi sekarang hilang tanpa bekas. Ini sudah terjadi selama sebulan terakhir, namun anehnya tidak ada satu pun pihak yang bertindak,” ungkap Warcono.
Aktivis ini mengkritik keras lambannya respon dari dinas terkait maupun aparat penegak hukum yang seharusnya segera bertindak.
Warcono mencurigai bahwa masalah ini berakar pada kesalahan dalam konstruksi bangunan yang mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi.
“Jika memang ambruk karena kesalahan konstruksi, harus ditelusuri siapa kontraktornya. Jika ternyata dicuri, itu tanggung jawab pihak keamanan untuk segera menyelidikinya,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang dianggap lalai dalam pengawasan proyek yang bernilai besar ini.
“Pak Kadis Abraham dulu gembar-gembor bilang Gapura Talun Ngangeni lebih bagus dari Gapura Pataraksa, tapi nyatanya sekarang malah tidak terurus,” ujar Warcono menyesalkan.
“APH harus segera menyelidiki ini. Jangan hanya fokus pada kasus besar, masalah seperti ini juga penting karena melibatkan uang rakyat,” tegasnya.
Gapura Talun Ngangeni sendiri merupakan simbol pintu masuk kawasan wisata Kecamatan Talun, yang menawarkan wisata religi, kuliner, dan budaya.
Salah satu tradisi yang terkenal di sini adalah ngunjung buyut, sebuah acara adat yang rutin dilakukan setiap 1 Muharram.
Proyek pembangunan gapura ini menghabiskan anggaran sekitar Rp570 juta yang bersumber dari anggaran PIK Kecamatan. Konstruksi tersebut dikerjakan oleh CV Faiz dalam kurun waktu 90 hari kerja, dari 18 September hingga 16 Desember 2023.
Dengan semakin besarnya sorotan dari masyarakat, diharapkan ada langkah cepat dari dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset daerah.(Joni)
