Ciremaitoday.com, Kuningan – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, berkoalisi menjelang rapat paripurna perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Koalisi 4 fraksi tersebut melibatkan PDIP, Gerindra, PKB, dan PAN.
“Kebetulan saya menerima aspirasi dari teman-teman 4 fraksi yakni PDIP, Gerindra, PKB, dan PAN. Ingin melakukan perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” kata Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy saat ditemui awak media usai rapat tertutup lintas fraksi sekaligus makan bersama di RM Cibentang, Selasa (11/4/2023) petang.
Selaku Ketua DPRD Kuningan, Ia hanya memproses setiap usulan dari fraksi. Namun prosesnya dilakukan bertahap, yakni diawali dari masuknya surat usulan dari 4 fraksi pada Senin (10/4/2023).
“Setelah surat itu masuk, kita agendakan melalui rapat pimpinan. Lalu kita lanjutkan di Rapat Banmus, dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna,” terangnya.
Menurutnya, semua tahapan yang telah dilakukan sesuai dengan regulasi maupun Tatib (Tata Tertib) DPRD.
“Jadi jangan sampai ada spekulasi macem-macem, ini biasa saja ya,” tukasnya.
Apakah koalisi tersebut mengarah untuk Pilkada 2024, Ia menyebut, mungkin saja hal itu terjadi. Sebab masing-masing pimpinan partai merasa terpanggil untuk berkoalisi.
“Tapi kita tidak usah terlalu jauh ke sana (Pilkada) ya. Yang penting sekarang daerah terus kondusif, karena sekarang kita sedang menghadapi banyak masalah, jadi kita ingin menyejukan suasana menjelang masa akhir jabatan Pak Bupati,” bebernya.
Dirinya mengakui, jika masa jabatan anggota dewan juga akan berakhir dalam satu tahun ke depan. Sehingga semua penyelenggara pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik.
Saat ditanya soal kedatangan Bupati Kuningan H Acep Purnama dalam pertemuan lintas partai tersebut, Nuzul beranggapan bawah posisi bupati adalah sebagai pembina partai politik.
“Pak Bupati itu pembina politik ya, lalu selaku Ketua DPC PDI Perjuangan. Pertemuan ini adalah pimpinan partai semua ya, ada Ketua Gerindra, Ketua PKB, Ketua PAN dan semua pimpinan partai ada,” ungkapnya.
Saat disinggung apakah pertemuan lintas partai ini sekaligus Bukber karena bertepatan makan saat waktu berbuka puasa di rumah makan, Ia langsung membantahnya.
“Ini bukan buka bersama, ini rapat. Karena rapat ini pas Maghrib, jadi ya kita makan. Kalau yang gak boleh itu kita melibatkan banyak orang, ini kan hanya berapa orang,” pungkasnya.(*)
