Ciremaitoday.com, Raja Ampat-Tim gabungan Satgas Pencegahan dan Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi kebocoran di sektor pelayanan publik di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Temuan ini mengindikasikan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan BLUD Kelautan Perikanan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, UPTD Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, dan BKKPN Kupang Kementerian KKP, pada Senin (8/7).
Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam data pembayaran retribusi wisatawan antara UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan BLUD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kepulauan Raja Ampat.
“Petugas provinsi itu lebih banyak dari petugas kabupaten. Ada 50 petugas provinsi yang tersebar di 8 pos wilayah kepulauan Raja Ampat, sedangkan petugas kabupaten hanya dua orang untuk melayani pembayaran tiket di Pelabuhan Falah. Tapi justru kabupaten bisa mendapat data lebih tinggi. Ada kebocoran di sini,” ungkapnya seperti dikutip dari KPK.go.id pada Minggu (14/7).
Data UPTD Kabupaten menunjukkan bahwa dalam periode Januari-April 2024, terdapat 24.227 wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Namun, BLUD KKP Provinsi hanya mencatat 13.524 wisatawan pada periode yang sama. Deviasi kunjungan wisatawan ini mencapai 7.307 orang, dengan potensi pendapatan yang hilang sebesar Rp5,12 miliar dalam empat bulan.
“Kemarin kami bertemu turis yang liburan mandiri ke sini, mereka tidak tahu kalau harus membayar dua kali. Di bagian ticketing juga tidak ada pemberitahuan jelas mengenai pembayaran dan masa berlaku tiket. Transparansi ini harus terus kita dorong agar wisatawan mau kembali ke Raja Ampat,” katanya.
Anggota tim Korsup Penindakan KPK, Marvelous, menegaskan bahwa tata kelola di sektor pelayanan publik belum optimal karena kurangnya sinergi antarinstansi pemerintah daerah.
“Kalau KPK tidak datang ke sini, tidak akan terjadi koordinasi. Harusnya ada atau tanpa adanya kami, koordinasi tetap harus jalan demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi.
“Seharusnya seluruh instansi terkait bisa bersinergi demi mencapai tujuan bersama, yakni peningkatan PAD yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kawasan Raja Ampat, yang terdiri dari 4,6 juta hektar lautan dan lebih dari 1.411 pulau kecil, terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya.(Joni)
