Ciremaitoday.com, Surabaya-Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerima penghargaan bergengsi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan predikat Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.
Jabar meraih posisi sebagai salah satu dari lima provinsi berkinerja tinggi, dengan skor EPPD mencapai 3,6485. Prestasi serupa diraih oleh beberapa pemda provinsi lain, antara lain Jawa Timur dengan skor 3,6970, Jawa Tengah dengan skor 3,6791, DKI Jakarta dengan skor 3,6560, serta DI Yogyakarta dengan skor 3,5353.
Penghargaan ini didasarkan pada SK Mendagri nomor 100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil EPPD Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Lima Provinsi, 10 Kota, dan 14 Kabupaten yang Berprestasi Tertinggi secara Nasional.
Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menerima penghargaan tersebut langsung dari Mendagri Tito Karnavian pada Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah di Balaikota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).
Tak hanya pemprov, dua pemda kabupaten di Jabar juga meraih piagam penghargaan EPPD dengan kinerja tinggi, yaitu Kabupaten Indramayu dengan skor 3,5426 dan Kabupaten Sumedang dengan skor 3,5391.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini juga menjadi momen penting bagi dua kepala daerah di Jabar untuk menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha berdasarkan keputusan Presiden RI. Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang periode 2018-2023, serta Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Bogor periode 2019-2024, menjadi penerima penghargaan tersebut.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan dan demokrasi.
“Desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis,” ujar Tito.
Dia juga menyoroti tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, ‘Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat’.
“Ekonomi hijau merupakan salah satu strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Kemendagri siap memperkuat peran dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di daerah.
“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan,” katanya.(*)
